Proses Pencetakan Massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB - P2

Kategori : publik Selasa, 28 Februari 2017

 

PENGELOLAAN PBB-P2

              

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Adapun Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.
Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 sejak tahun 2014. Pada Awal tahun ini Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya telah mendata wajib pajak PBB-P2 yaitu sebesar ± 91.852 WP yang tersebar di delapan (8) Kecamatan, dan sekarang sedang dalam proses mencetak lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Besaran Wajib Pajak perkecamatan ditunjukan pada grafik berikut:

 

 

Agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengupayakan beberapa hal diantaranya memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;
2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP;
4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga; dan
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditingkatkan.
Dari upaya-upaya yang dilakukan diatas diharapkan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah pada tahun 2017, seperti yang telah dicapai pada tahun 2016 dan 2015.

 

 

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32